ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i2.8087Keywords:
UUPA, lahan pertanian, implementasi, Reforma agraria, perlindungan lahanAbstract
Penelitian ini menganalisis implementasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dalam pengelolaan lahan pertanian di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus. Kajian menelaah keterkaitan UUPA dengan regulasi pelaksana mutakhir mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah, pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penertiban tanah terlantar, serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UUPA kuat dalam merumuskan fungsi sosial tanah dan orientasi kemakmuran rakyat, tetapi implementasinya masih terkendala tumpang tindih pengaturan lintas sektor, lemahnya tertib administrasi pertanahan, praktik penyalahgunaan kewenangan, dan tingginya tekanan alih fungsi lahan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengakuan masyarakat hukum adat mempertegas kebutuhan penguatan mekanisme pengakuan hak ulayat dalam pengambilan keputusan pertanahan. Kajian merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian ATR BPN, percepatan pendaftaran tanah berbasis data spasial dan digital, serta pengendalian alih fungsi melalui instrumen perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan prasyarat agar tujuan UUPA tercapai dan ketahanan pangan nasional terjaga.
Downloads
References
Faisal Bahri, R. S. (2024). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Produksi Padi Dan Ketahanan Pangan Di Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Agribisnis Wijaya Putra Surabaya AGRIWITAS, 3(2), 58–67. https://doi.org/https://doi.org/10.38156/agriwitas.v3i02
Fitra Alvian, D. A. M. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jurnal Tunas Agraria, 5(2), 111–125. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176
Kementerian Pertanian. (2023). StatistikPertanian (Agricultural Statistics) Kementerian Pertanian Republik Indonesia. In Ss. Dra. P. Hanny Muliany, MM Dra. Retno Suryani Ir. Dyah Riniarsi T., M.Si Ir. Takariyana Heni A, MM Tarmat, SP Victor Saulus Bonavia, SP Bramantyo Indra K, SP Siti Nur Sholihah, SSi Naufal Ibnu Amzani (Ed.), Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan (2023rd ed.). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Umami, allan mustaFa. (2025). Urgensi Pengaturan Agraria Digital Demi Mendukung Pelaksanaan Pasal 2 Uupa Di Indonesia. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, 5(3), 900–920. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jg69qt87
Zufren, Muhammad Reza, M. (2024). Evaluasi Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Agam. Menara Ilmu, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 18(1), 34–52. https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5777
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885
Salam, S., Slamet, A., Mahmuda, D., Miqat, N., & Izu, C. C. (2025). Comparative Study on the Management and Utilization of Takimpo Sara Land Based on Customary Law in Indonesia and Nigeria. Media Iuris, 8(3). https://doi.org/10.20473/mi.v8i3.74753
