STATUS HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN PAILIT BADAN USAHA MILIK NEGERA (BUMN)
DOI:
https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7675Keywords:
PKPU, Pailit, BUMN.Abstract
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pailit merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang, termasuk pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, penerapan mekanisme ini menjadi kompleks karena status hukum BUMN yang unik, terutama terkait perbedaan antara Perum dan Persero. Perum, yang sepenuhnya dimiliki negara dan berorientasi pada pelayanan publik, hanya dapat diajukan pailit oleh Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Sebaliknya, Persero diperlakukan setara dengan perseroan terbatas lainnya, sehingga tunduk pada ketentuan umum tanpa perlakuan khusus. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi kreditur yang berhadapan dengan BUMN non-Public Service Obligation. Selain itu, peran strategis BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi dan melayani kepentingan publik sering kali menjadi alasan pembatalan pailit di tingkat lebih tinggi, terutama oleh Mahkamah Agung. Pengaturan hukum yang ketat terhadap Perum bertujuan untuk melindungi layanan vital bagi masyarakat, tetapi di sisi lain memunculkan tantangan dalam memastikan keseimbangan antara perlindungan kreditur dan keberlangsungan fungsi publik BUMN. Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatasi konflik normatif dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak, sekaligus menjaga peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional
Downloads
References
Abidin, Z., & Prabantarikso, R. M. (2021). Konsep dan penerapan GCG pada lembaga keuangan dan BUMN. Deepublish.
Akram, M. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Pernyataan Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Ansari, T. (2019). Reminding state owned enterprises (BUMN) management using the principle of’Business judgment rule’: a preliminary note. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 2(3), 27-38.
Anugraha, V., & Budhiawan, A. (2023). Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Journal of Education Research, 4(2), 742-751.
Ariani, R. A., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2023). Peran Ekonomi Dalam Meningkatkan Kemandirian Pertahanan Negara Melalui Konsep Sishankamrata. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 379-383.
Bafelanna, G. P. (2020). Status of the Separated State Assets into BUMN Persero. Unram Law Review, 4(1), 26-32.
Disemadi, H. S. (2022). Lenses of legal research: A descriptive essay on legal research methodologies. Journal of Judicial Review, 24(2), 289-304.
Djuniarsono, R., Roestamy, M., & Suhartini, E. (2023). Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis. Jurnal Ilmiah Living Law, 15(1), 1-15.
Faisal, F. (2024). EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITOR SEPARATIS DALAM PERKARA KEPAILITAN. Collegium Studiosum Journal, 7(2), 327-338.
George, F. (2018). L'évolution de la jurisprudence relative à la faillite. In Le droit de l'insolvabilité: analyse panoramique de la réforme (pp. 475-512). Anthemis.
Gunawan Nachrawi, S. H. (2020). Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan. CV Cendekia Press.
Hartini, R. (2020). Hukum kepailitan. UMMPress.
https://thelawdictionary.org/bankruptcy/ diakses pada 22 Juni 2025.
Isfardiyana, S. H. (2017). Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan. Jurnal Panorama Hukum, 2(1), 1-20.
Lirungan, D. K. (2020). Eksekusi Harta Pailit Dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
Mentari, N., & Wulandari, S. E. (2019). Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(2), 349-371.
Napitupulu, I. H., Situngkir, A., Basuki, F. H., & Nugroho, W. (2023). Optimizing good corporate governance mechanism to improve performance: case in Indonesia’s manufacturing companies. Global Business Review, 24(6), 1205-1226.
Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., & Barus, M. D. B. (2019). Audit Sektor Publik: Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Uwais Inspirasi Indonesia.
Natun, J. T. K. S. (2018). status kepemilikan anak perusahaan BUMN (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945).
Prisintyas, J. N., Mas, E. Y. D., & Pasaribu, B. K. (2021). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS. LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 6(1), 51-68.
Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. Jurnal Masohi, 2(1), 42-51.
Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). Journal Law and Government, 2(1), 46-58.
Sharon, S., Widjajaatmadja, D. A., & Tondy, C. J. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ke-Tiga Terkait Tindakan Pengurusan dan Pengawasan Yang Dilakukan Direksi Dan/Atau Komisaris Yang Masa Jabatannya Telah Habis. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 5(2), 407-424.
Siahaan, S. D. N., Putriku, A. E., & Saragih, L. S. (2022). Pengenalan Bisnis Teori dan Praktik. Merdeka Kreasi Group.
Sihotang, E. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS TINDAKAN KOMISARIS MELAMPAUI KEWENANGAN. Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 4(2), 1-10.
Simanjuntak, H. A. (2020). Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditur. Jurnal Justiqa, 2(2), 17-28.
Simbolon, F. A., Kamello, T., Sidabariba, B., & Andriati, S. L. (2025). Hak Preferen Kreditor Melaksanakan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia. Gorontalo Law Review, 8(1), 72-88.
Siswantini, T. (2025). BUKU MANAJEMEN KEUANGAN (TEKNIK-TEKNIK EFEKTIF DALAM MENGELOLA RISIKO DAN INVESTASI). Penerbit Widina.
Sudjanto Sudiana, S. E., & SH, M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan. Allsysmedia.
Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. Jurnal Yustitia, 19(2).
Sultan, M. (2024). KEPAILITAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERGERAK DI BIDANG KEPENTINGAN PUBLIK (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Swandhani, T. K., Ahmad, S., & Sadino, S. (2024). Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Putusan Pengadilan. Binamulia Hukum, 13(2), 573-587.
Tijow, L. M., & Hayat, H. (2021). Application of good corporate governance (GCG) in state-owned enterprises. ARISTO, 9(2), 396-411.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas;
Wardhana, G. P. (2019). Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, 14(1), 59-60.
YOGISWARA, I. G. M., Prathama, A. A. G. A. I., & Hutama, I. D. M. A. (2023). Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit. Jurnal Yustitia, 17(01), 75-81.
Yonathan, H., Nadapdap, B., & Harjono, D. K. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Memperoleh Hak-Haknya Atas Putusan Pailit Debitur Terkait Keberadaan Asset Dibetur di Luar Negara/Cross Border Insolvency (Perbandingan Penyelesaian Asset Debitur Lintas Batas Negara). Jurnal Sosial Teknologi, 5(4), 1053-1071.
Yuliana, Y., & Nurhaliza, S. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 3(3), 240-247.
Yunus, A. M. R. (2021). STATUS HUKUM PEMISAHAN KEKAYAAN PERUSAHAAN PERSERO BUMN YANG DINYATAKAN PAILIT (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).
