TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR DALAM YUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REBUPLIK INDONESIA TAHUN 1945

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, maka dari itu Mahkamah Konstitusi disebut sebagai negative legislature. Tetapi pada akhir-akhir ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan beberapa putusan yang bersifat mengatur dengan mengubah atau menambah sebuah norma atau undang-undang, yang seharusnya hal tersebut merupakan wilayah kerja Lembaga legislatif dan disebut sebagai positive legislature. Tindakan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai telah melanggar dan melebihi kewenangannya dan melanggar prinsip trias politika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dan apa-apa saja pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Metode yang digunakan yaitu hukum normatif, yakni meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui teknik analisa normatif kualitiatif yakni mengumpulkan data-data berdasarkan pada informasi dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa MK melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dengan berdasarkan 2 (dua) jenis pengujian yaitu pengujian formil dan pengujian materil kemudian diketahui juga pertimbangan MK sebagai positive legislature yaitu faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat, keadaan yang mendesak, serta rechtvacuum.