PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG
DOI:
https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i1.5501Keywords:
Perlindungan Hukum, Perang, Anak, Humaniter, Hukum InternasionalAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap tawanan anak Palestina yang menjadi korban perang antara Palestina dan Israel dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional dan mengetahui bentuk sanksi yang dapat diterapkan terhadap Israel sebagai pelanggar Hukum Humaniter Internasional yang menyebabkan anak Palestina sebagai tawanan (korban perang).Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Nomatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi anak Palestina yang menjadi tawanan oleh Israel telah diatur dengan jelas dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, Konvensi Jenewa IV Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa (1977) tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional.
Downloads
References
Anonim. (2017). Tewaskan Warga Palestina, Tentara Israel Dihukum, VOA Indonesia. Diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/tewaskan-warga-palestina tentara-israel-divonis-18-bulan/3733284.html pada 12 Februari 2023.
Apripari Irham. (2020). Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendements Diadopsi dalam Rome Statute. Jurnal Terakreditasi Nasional, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. 26 (4).
Fadil Aulia. (2021). Implementasi Penetapan Suatu Negara Unwilling Atau Unable Oleh International Criminal Court (ICC). Jurnal Kertha Semaya, m, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 9(3).
Hanapi, Y., Bilondatu, A., & Adam, T. S. (2023). PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO: PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(2), 95-107.
International Humanitarian Law Databases. Practice relating to Rule 7. The Principle of Distinction between Civilian Objects and Military Objectives Section. IHL Databases. https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v2/rule7?country=il , diakses pada tanggal 12 Februari 2023.
Israel’s Law of War Booklet 1986.
Israel’s Manual on the Laws of War 1998.
Konvensi Hak Anak 1989 (The United Nations Convention On The Rights of The Child 1989).
Konvensi Jenewa (The Geneva Convention) III 1949 tentang Perlakuan Tawanan perang
Konvensi Jenewa (The Geneva Convention) IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Orang Sipil dalam Waktu Perang.
Lusy K.F.R. Gerungan. (2013). “Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional”, Jurnal Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.XXI No. 3.
M.Iqbal Asnawi. (2018). Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa. Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata (The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency)
Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict)
Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional (Protocol Additional to the Geneva Convention 1949 And Relating to the Protections of Victims of international Armed Conflict)
Rizky Gabrilla Yuliandawaty, Atik Krustiyati, & TjondroTirtamulia. (2021) . Peradilan Militer Bagi Tahanan Anak-anak Palestina di Israel, Jurnal CALYPTRA, Universitas Surabaya, Vol.9 (2).
Rusmana, A. D. N., Mulyani, A. S., & Fitriah, T. (2023). Legal Protection Of Unlicensed Online Arisan Victims Reviewed From Article 1243 Of The Civil Code Concerning Tort. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(2), 70-76.
Salam, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Jepang. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(2), 112-126.
Salam, S., Gurusi, L., Kaswandi, K., Tonny, F., & Dewi, R. (2024). The Concept of" Austin and Jeremy Bentham" and Its Relevance to the Construction of Indigenous People. Journal of Transcendental Law, 6(1), 32-43.
Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., & Bason, E. (2024). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektfi Teori Hukum Kritis. Jurnal Interpretasi Hukum, 5(1), 721-732.
Silambi, E. D., Rahim, D., & Pakaya, F. M. (2023). PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Gorontalo). JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(2), 77-86.
Statuta Roma 1998
The United Nations Convention On The Rights of The Child 1989 (Konvensi Hak Anak 1989).
UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Warjiyati, S., Ibrahim, K. M., Salam, S., & Faruq, U. (2022). Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesia’ s Constitutional Court. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 10(2), 303-315.
Warjiyati, S., Salam, S., Sybelle, J. A., & Fida, I. A. (2023). The Legalization and Application of Osing Indigenous People’s Customary Law Model in the Legal System. Lex localis-Journal of Local Self-Government, 21(4), 853-875.
Widyastuti, E. (2023). Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(2), 63-69.
Yasser, F., dewi Kartika, E., Harpa, A., & al Attas, M. (2023). Ratio Decidendi Hak Gugat Perselisihan Kepentingan Pada Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-Phi/2018/Pn Mam. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(2), 87-94.
Yulestari, R. R. (2023). Perlindungan hak asasi manusia masyarakat Rempang atas investasi Eco-City. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(2), 108-111.
