ANALISIS PENERAPAN SISTEM PROSEDUR UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BAUBAU

Abstract

Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui  sistem prosedur Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau dan menganalisa sistem prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang (UP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenolgi untuk mendiskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan sistem prosedur Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU). Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prosedur Uang Persediaan (UP) dalam pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD), penetuan Besaran Uang Persediaan (UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) beserta dokumen pendukungnya telah seusai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, namun dalam pembuatan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.  Begitu pula dengan prosedur Ganti Uang (GU), prosedur pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) beserta dokumen pendukungnya telah seusai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, namun dalam pembuatan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D-GU) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah..