Main Article Content
Abstract
Praktik penggunaan perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah oleh warga negara asing di Indonesia masih menimbulkan problematika hukum karena bertentangan dengan rezim pengaturan Undang-Undang Pokok Agraria. Artikel ini bertolak dari Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 13/PDT/2022/PT DPS yang menguji keabsahan akta jual beli tanah yang didasarkan pada perjanjian nominee. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang bertumpu pada bahan hukum primer (UUPA, SEMA Nomor 10 Tahun 2020, dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar a quo) serta bahan hukum sekunder, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran sistematis dan komparatif. Temuan penelitian menunjukkan, pertama, penerapan asas personality dalam akta jual beli tersebut bersifat formalistik karena menjadikan pencantuman nama warga negara Indonesia dalam sertifikat sebagai dasar keabsahan, sambil mengabaikan realitas beneficial ownership oleh warga negara asing. Kedua, putusan menimbulkan kontradiksi normatif antara UUPA dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 sehingga melahirkan kepastian hukum yang semu, di mana perjanjian nominee dinyatakan tidak sah tetapi akta jual beli tetap dipertahankan keabsahannya. Ketiga, konfigurasi tersebut menggeser kemanfaatan dan keadilan ke arah perlindungan pihak nominee sekaligus membuka potensi ketidakadilan substantif dan pelemahan tujuan perlindungan kepentingan agraria nasional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi penerapan asas personality melalui harmonisasi UUPA dan SEMA serta penguatan peran notaris/PPAT dalam mencegah dan menolak pembuatan akta yang berlandaskan perjanjian nominee.
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2025 Laurensius Edward Devani, Fitra Deni

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

References
- Ada, R., & Safik, A. (2024). Analisis yuridis kepemilikan hak atas tanah melalui perjanjian nominee oleh warga negara asing di Indonesia ( Studi Putusan Perkara Nomor : 2959 K / Pdt / 2022 ). UNES Law Review, 6(2), 7624–7636.
- Anggriani, R., & Zandra, A. M. (2021). Nominee contract practice on ownership of foreign national land in Indonesia. Jurnal Hukum Novelty, 12(1), 96–108. https://doi.org/10.26555/novelty.v12i01.a18124
- Annisa Fitria. (2018). Kajian yuridis perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah oleh warga negara asing di Kabupaten Badung Bali. Lex Jurnalica, 15(4), 91–100.
- Ansa, F., Wicaksana, A. M., & Eklesia, A. (2024). Keabsahan perjanjian nominee sebagai bukti kepemilikan atas tanah berdasarkan prinsip privity of contract. UNES Law Review, 6(4), 11024–11033. Retrieved from https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1878
- Aydakarina, G., Khotimah, C., Hukum, F., & Airlangga, U. (2022). Legal consequences of the nominee agreement law in the ownership of land or buildings by foreign nationals. 11(2), 1059–1064.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). PerBenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen financial technology di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160lindungan Hukum Te. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145–160.
- Dalam, M., Hak, P., Tanah, A., Dyah, A., & Silviana, A. (2025). Analisis tanggung jawab notaris terhadap penyalahgunaan akta kuasa. Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 5(4), 729–744.
- Damayanti, A. (2015). Perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah bagi warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 12/PDT/2014/PT.DPS). Jurnal Repertorium, II(2), 2355–2646.
- Elvira Triana Putri, & Surahmad. (2024). Legal study of nominee agreements in villa business management: Perspectives of Decision No. 129/Pdt.G/2021/PN. Amp. Journal of Law, Politic and Humanities, 5(2), 1067–1076. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1075
- Fazrin Khoirunnisa, S., & Jaelani, E. (2023). Tanggung jawab notaris atas kepemilikan tanah WNA berdasarkan perjanjian dengan subjek hukum WNI. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 3(01), 1–11. https://doi.org/10.69957/cr.v3i01.577
- Febrina, D. T., & Sudiro, A. (2024). Kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah pasca perjanjian pinjam nama (nominee arrangement) dianggap batal demi hukum. UNES Law Review, 6(4), 9898–9903. Retrieved from https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1865
- Hapa, I. G., Maramis, R. A., & Wongkar, V. A. (2024). Tinjauan yuridis terhadap kepastian hukum pembatalan sertifikat hak milik atas tanah oleh PTUN. Lex Administratum, 12(5), 1–12.
- IGN. Supartha Djelantik, I Nyoman Putu Budiartha, & Hartini Saripan. (2022). The right on land for foreigner and foreign legal entity tourism investasion perspective, participation and nominee practice prevention. Journal Equity of Law and Governance, 2(1), 69–85. https://doi.org/10.55637/elg.2.1.4693.69-85
- Irawan, W., Nasseri, J., & Marniati, F. S. (2024). Kepastian hukum akta perjanjian terkait pinjam nama (nominee) oleh warga negara asing (WNA) dalam jual beli tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(6), 2629–2637. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.2883
- Kadir Putra, J., & Alfathania.H, R. (2020). Asas kebangsaan dalam perjanjian nominee untuk memperoleh hak milik atas tanah. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 8(2), 326–335. https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.723
- Kirani, S. M., Lanontji, M., & Umar, W. (2025). Legal certainty of land ownership rights by foreign nationals through nominee agreements. Law and Justice, 9(1), 218–229. https://doi.org/10.23917/laj.v9i1.8693
- Mahayuni, C. I. A., Budiartha, I. N. P., & ... (2024). Penyelesaian sengketa akibat perjanjian nominee melalui kesepakatan perdamaian. Jurnal Analogi Hukum, 6(2), 166–171. Retrieved from https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/11474%0Ahttps://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/11474/6386
- Pebriyana, I. W., Budiartha, I. N. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Penguasaan hak atas tanah oleh orang asing berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee). Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 326–330. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2509.326-330
- Permatadani, E., & Irawan, A. D. (2021). Kepemilikan tanah bagi warga negara asing ditinjau dari hukum tanah Indonesia. Khatulistiwa Law Review, 2(2), 348–358. https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.356
- Pulungan, M., Vesna Madjid, N., & Arliman S, L. (2024). Akibat hukum perjanjian nominee dalam praktek jual beli tanah di Indonesia. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 3(1), 22–35. https://doi.org/10.31933/knbjbw58
- Rencang, R., Hukum, J., Generalis, L., Agraria, H., Kesembilan, B., Syariah, F., … Korespondensi, D. (2024). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (2024) Tema/Edisi : Hukum Agraria dan Pertanahan (Bulan Kesembilan) https://jhlg.rewangrencang.com/. 5(9), 1–16.
- Ridhogusti, R., & Kurniati, G. (2024). Implications of nominee agreements in land ownership by foreign nationals in Bali. Reformasi Hukum, 28(2), 153–167. https://doi.org/10.46257/jrh.v28i2.1024
- Safirah, A. S., Jember, U., Pramesthy, A., Kusuma, H., Jember, U., Adiningsih, P. N., & Jember, U. (2024). Universitas Trunojoyo Madura Universitas Trunojoyo Madura. 5(November), 39–48.
- Saputra, A., & Sudiro, A. (2023). Implikasi hukum perjanjian nominee antara warga negara asing dan warga negara indonesia dalam kepemilikan tanah. Unes Law Review, 6(2), 6139–6147. Retrieved from https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Tumiur, E. A. (2018). Nominee dalam mendapatkan hak milik atas tanah oleh penanam modal asing di Indonesia ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3403K / Pdt / 2016 ). 3.
- Ulyannuha, D., & Priyono, E. A. (2024). Tanggung jawab notaris akan perjanjian (akta) pinjam nama (nominee) warga negara asing dalam kepemilikan tanah dan bangunan. UNES Law Review, 6(4), 12665–12673. Retrieved from https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1941
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: studi eksploratif di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, 3(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390
- Wiswambhara, I. P., Kana, H., Putu, N., & Nandari, S. (2024). Akibat hukum perjanjian nominee terhadap hak kepemilikan atas tanah dalam paradigma kebebasan berkontrak. 269–280. https://doi.org/10.38043/Akibat
References
Ada, R., & Safik, A. (2024). Analisis yuridis kepemilikan hak atas tanah melalui perjanjian nominee oleh warga negara asing di Indonesia ( Studi Putusan Perkara Nomor : 2959 K / Pdt / 2022 ). UNES Law Review, 6(2), 7624–7636.
Anggriani, R., & Zandra, A. M. (2021). Nominee contract practice on ownership of foreign national land in Indonesia. Jurnal Hukum Novelty, 12(1), 96–108. https://doi.org/10.26555/novelty.v12i01.a18124
Annisa Fitria. (2018). Kajian yuridis perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah oleh warga negara asing di Kabupaten Badung Bali. Lex Jurnalica, 15(4), 91–100.
Ansa, F., Wicaksana, A. M., & Eklesia, A. (2024). Keabsahan perjanjian nominee sebagai bukti kepemilikan atas tanah berdasarkan prinsip privity of contract. UNES Law Review, 6(4), 11024–11033. Retrieved from https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1878
Aydakarina, G., Khotimah, C., Hukum, F., & Airlangga, U. (2022). Legal consequences of the nominee agreement law in the ownership of land or buildings by foreign nationals. 11(2), 1059–1064.
Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). PerBenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen financial technology di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160lindungan Hukum Te. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145–160.
Dalam, M., Hak, P., Tanah, A., Dyah, A., & Silviana, A. (2025). Analisis tanggung jawab notaris terhadap penyalahgunaan akta kuasa. Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 5(4), 729–744.
Damayanti, A. (2015). Perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah bagi warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 12/PDT/2014/PT.DPS). Jurnal Repertorium, II(2), 2355–2646.
Elvira Triana Putri, & Surahmad. (2024). Legal study of nominee agreements in villa business management: Perspectives of Decision No. 129/Pdt.G/2021/PN. Amp. Journal of Law, Politic and Humanities, 5(2), 1067–1076. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1075
Fazrin Khoirunnisa, S., & Jaelani, E. (2023). Tanggung jawab notaris atas kepemilikan tanah WNA berdasarkan perjanjian dengan subjek hukum WNI. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 3(01), 1–11. https://doi.org/10.69957/cr.v3i01.577
Febrina, D. T., & Sudiro, A. (2024). Kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah pasca perjanjian pinjam nama (nominee arrangement) dianggap batal demi hukum. UNES Law Review, 6(4), 9898–9903. Retrieved from https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1865
Hapa, I. G., Maramis, R. A., & Wongkar, V. A. (2024). Tinjauan yuridis terhadap kepastian hukum pembatalan sertifikat hak milik atas tanah oleh PTUN. Lex Administratum, 12(5), 1–12.
IGN. Supartha Djelantik, I Nyoman Putu Budiartha, & Hartini Saripan. (2022). The right on land for foreigner and foreign legal entity tourism investasion perspective, participation and nominee practice prevention. Journal Equity of Law and Governance, 2(1), 69–85. https://doi.org/10.55637/elg.2.1.4693.69-85
Irawan, W., Nasseri, J., & Marniati, F. S. (2024). Kepastian hukum akta perjanjian terkait pinjam nama (nominee) oleh warga negara asing (WNA) dalam jual beli tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(6), 2629–2637. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.2883
Kadir Putra, J., & Alfathania.H, R. (2020). Asas kebangsaan dalam perjanjian nominee untuk memperoleh hak milik atas tanah. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 8(2), 326–335. https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.723
Kirani, S. M., Lanontji, M., & Umar, W. (2025). Legal certainty of land ownership rights by foreign nationals through nominee agreements. Law and Justice, 9(1), 218–229. https://doi.org/10.23917/laj.v9i1.8693
Mahayuni, C. I. A., Budiartha, I. N. P., & ... (2024). Penyelesaian sengketa akibat perjanjian nominee melalui kesepakatan perdamaian. Jurnal Analogi Hukum, 6(2), 166–171. Retrieved from https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/11474%0Ahttps://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/11474/6386
Pebriyana, I. W., Budiartha, I. N. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Penguasaan hak atas tanah oleh orang asing berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee). Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 326–330. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2509.326-330
Permatadani, E., & Irawan, A. D. (2021). Kepemilikan tanah bagi warga negara asing ditinjau dari hukum tanah Indonesia. Khatulistiwa Law Review, 2(2), 348–358. https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.356
Pulungan, M., Vesna Madjid, N., & Arliman S, L. (2024). Akibat hukum perjanjian nominee dalam praktek jual beli tanah di Indonesia. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 3(1), 22–35. https://doi.org/10.31933/knbjbw58
Rencang, R., Hukum, J., Generalis, L., Agraria, H., Kesembilan, B., Syariah, F., … Korespondensi, D. (2024). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (2024) Tema/Edisi : Hukum Agraria dan Pertanahan (Bulan Kesembilan) https://jhlg.rewangrencang.com/. 5(9), 1–16.
Ridhogusti, R., & Kurniati, G. (2024). Implications of nominee agreements in land ownership by foreign nationals in Bali. Reformasi Hukum, 28(2), 153–167. https://doi.org/10.46257/jrh.v28i2.1024
Safirah, A. S., Jember, U., Pramesthy, A., Kusuma, H., Jember, U., Adiningsih, P. N., & Jember, U. (2024). Universitas Trunojoyo Madura Universitas Trunojoyo Madura. 5(November), 39–48.
Saputra, A., & Sudiro, A. (2023). Implikasi hukum perjanjian nominee antara warga negara asing dan warga negara indonesia dalam kepemilikan tanah. Unes Law Review, 6(2), 6139–6147. Retrieved from https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Tumiur, E. A. (2018). Nominee dalam mendapatkan hak milik atas tanah oleh penanam modal asing di Indonesia ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3403K / Pdt / 2016 ). 3.
Ulyannuha, D., & Priyono, E. A. (2024). Tanggung jawab notaris akan perjanjian (akta) pinjam nama (nominee) warga negara asing dalam kepemilikan tanah dan bangunan. UNES Law Review, 6(4), 12665–12673. Retrieved from https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1941
Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: studi eksploratif di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, 3(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390
Wiswambhara, I. P., Kana, H., Putu, N., & Nandari, S. (2024). Akibat hukum perjanjian nominee terhadap hak kepemilikan atas tanah dalam paradigma kebebasan berkontrak. 269–280. https://doi.org/10.38043/Akibat
