Main Article Content
Abstract
Permasalahan yang timbul dengan adanya ahli waris pengganti adalah Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Dalam menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi. Pembahasan yang lebih mendalam mengenai, ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Istilah ahli waris pengganti dalam Al Quran disebut dengan mawali yang didasarkan penyebutannya dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 33, artinya Al-Quran pun mengakui dan dijelaskan walaupun tidak secara jelas didalamnya bahwasanya terdapat ahli waris, yang disebut dengan ahli waris penganti. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun telah disebutkan pada Pasal 185 ayat 1, dimana pada dasarnya istilah ahli waris pengganti sama dengan mawali yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga permohonan penetapan yang diajukan untuk menetapkan ahli waris pengganti pun dikabulkan oleh pengadilan agama, karena dirasa telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2025 Widi Astuti, Yunanto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

References
- Adela, S. (2018). Hak Kewarisan Zawil Arham (Perspektif Mazhab Hanafiyah Dan Syafi’iyah). Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, 10(2), 132-145.
- Adliyah, N. (2020). Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 5(1), 72-82.
- Aisyah, N. (2020). Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 101-113.
- Akbar, A. K. (2018). Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3(2), 167-188.
- Al Mansur, M., Alvani, S. F., & Arianti, N. (2023). Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia. Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 01-10.
- Anis, M. (2018). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(2), 281-294.
- Apriansyah, A. (2021). Konsep KHI Tentang Penentuan Ahli Waris Pengganti (Kajian Pasal 185 KHI) (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- Azzahra, N. S., Supriyatni, R., & Wiyono, S. A. (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Harta Peninggalan dari Pewaris Mualaf Terhadap Saudara Kandung Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 2(1), 117-127.
- Dalimunthe, D. (2020). Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 6(1), 13-26.
- Editya, M. L., Purwanti, E., & Djun'Astuti, E. (2023). Penyelesaian Hukum dalam Waris Adat Batak Toba terhadap Ahli Waris Muslim. Tanjungpura Acta Borneo Jurnal, 1(2).
- Eril, E., & Wahid, S. H. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. AL-AHKAM, 2(1).
- Fadhilah, N. (2021). Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia. Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH), 3(1), 36-47.
- Harahap, J. A. (2022). Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), 5377-5386.
- Hardianto, M. (2022). Perubahan Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kacamata Pasal 1 Ayat (2) Kuhp. Indonesia Criminal Law Review, 1(2), 2.
- Haryadi, P. (2017). Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 14(1), 124-149.
- Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. UIR Law Review, 1(2), 191-200.
- Husain, N. Q., & Ilyas, M. (2020). Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019). Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 1(2), 31-45.
- Idrus, A. M., & Syarif, M. R. (2023). Analisis Komparatif Mazhab al-Syafi’i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Waris. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 829-842.
- Jufri, M., & Firmansyah, M. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal. Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, 2(2), 179-186.
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lex Et Societatis, 9(1).
- Kususiyanah, A. (2021). Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 9(1), 63-82.
- Lukman, S. (2022). Pandangan Mazhab Syafii Tentang Konsep Wasiat Dalam Akad Tabarru. Madinatul Iman, 1(2), 46-53.
- Mayasari, D. E., & Lyanthi, M. E. (2021). Ratio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris Yang Pindah Agama. Jurnal Bonum Commune, 4(1), 1-12.
- Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. Yuridika, 32(2), 280-309.
- Muhibbuddin, M. (2018). Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia. State Islamic Institute of Tulungagung.
- Murniwati, R. (2023). Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 103-111.
- Mustofa, H. D., Imron, M. Z., & Gibtiah, G. (2023). Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali). Muqaranah, 7(2), 183-192.
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 9(1), 81-96.
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. Lex Privatum, 7(3).
- Permana, I. P. Y. I. (2018). Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. Jurnal Yuridis, 5(2), 173-185.
- Permana, S. (2019). Tinjauan prinsip kewarisan terhadap pasal 185 kompilasi hukum Islam dan pasal 841-848 KHUPerdata tentang ahli waris pengganti (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Prabowo, S., Sudirman, M., & Tondy, C. J. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 1(3), 63-70.
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi. Prenada Media Group.
- Ritonga, R. A. H., Idris, I., & Suryahartati, D. (2021). Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam). Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2(3), 512-525.
- Riswantoro, A. (2020). Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Waris. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 4(1), 71-85.
- Silitonga, S. (2024). Efektivitas Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Kasus-Kasus Hukum Keluarga. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4(3), 451-458.
- Sopiyan, M., & Khosyi’ah, S. (2022). Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Persamaan Hak Menerima Waris dalam Masalah Kalalah dan Radd. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 5(1), 84-97.
- Sulistiani, S. L. (2022). Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia. Sinar Grafika.
- Suwarni, N. L. G., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 148-152.
- Wati, A. N. (2021). Kajian Hukum Mengenai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata. JURNAL JURISTIC, 1(1), 1-9.
- Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya. ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 91-105.
References
Adela, S. (2018). Hak Kewarisan Zawil Arham (Perspektif Mazhab Hanafiyah Dan Syafi’iyah). Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, 10(2), 132-145.
Adliyah, N. (2020). Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 5(1), 72-82.
Aisyah, N. (2020). Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 101-113.
Akbar, A. K. (2018). Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3(2), 167-188.
Al Mansur, M., Alvani, S. F., & Arianti, N. (2023). Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia. Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 01-10.
Anis, M. (2018). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(2), 281-294.
Apriansyah, A. (2021). Konsep KHI Tentang Penentuan Ahli Waris Pengganti (Kajian Pasal 185 KHI) (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
Azzahra, N. S., Supriyatni, R., & Wiyono, S. A. (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Harta Peninggalan dari Pewaris Mualaf Terhadap Saudara Kandung Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 2(1), 117-127.
Dalimunthe, D. (2020). Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 6(1), 13-26.
Editya, M. L., Purwanti, E., & Djun'Astuti, E. (2023). Penyelesaian Hukum dalam Waris Adat Batak Toba terhadap Ahli Waris Muslim. Tanjungpura Acta Borneo Jurnal, 1(2).
Eril, E., & Wahid, S. H. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. AL-AHKAM, 2(1).
Fadhilah, N. (2021). Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia. Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH), 3(1), 36-47.
Harahap, J. A. (2022). Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), 5377-5386.
Hardianto, M. (2022). Perubahan Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kacamata Pasal 1 Ayat (2) Kuhp. Indonesia Criminal Law Review, 1(2), 2.
Haryadi, P. (2017). Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 14(1), 124-149.
Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. UIR Law Review, 1(2), 191-200.
Husain, N. Q., & Ilyas, M. (2020). Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019). Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 1(2), 31-45.
Idrus, A. M., & Syarif, M. R. (2023). Analisis Komparatif Mazhab al-Syafi’i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Waris. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 829-842.
Jufri, M., & Firmansyah, M. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal. Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, 2(2), 179-186.
Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lex Et Societatis, 9(1).
Kususiyanah, A. (2021). Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 9(1), 63-82.
Lukman, S. (2022). Pandangan Mazhab Syafii Tentang Konsep Wasiat Dalam Akad Tabarru. Madinatul Iman, 1(2), 46-53.
Mayasari, D. E., & Lyanthi, M. E. (2021). Ratio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris Yang Pindah Agama. Jurnal Bonum Commune, 4(1), 1-12.
Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. Yuridika, 32(2), 280-309.
Muhibbuddin, M. (2018). Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia. State Islamic Institute of Tulungagung.
Murniwati, R. (2023). Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 103-111.
Mustofa, H. D., Imron, M. Z., & Gibtiah, G. (2023). Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali). Muqaranah, 7(2), 183-192.
Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 9(1), 81-96.
Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. Lex Privatum, 7(3).
Permana, I. P. Y. I. (2018). Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. Jurnal Yuridis, 5(2), 173-185.
Permana, S. (2019). Tinjauan prinsip kewarisan terhadap pasal 185 kompilasi hukum Islam dan pasal 841-848 KHUPerdata tentang ahli waris pengganti (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Prabowo, S., Sudirman, M., & Tondy, C. J. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 1(3), 63-70.
Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi. Prenada Media Group.
Ritonga, R. A. H., Idris, I., & Suryahartati, D. (2021). Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam). Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2(3), 512-525.
Riswantoro, A. (2020). Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Waris. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 4(1), 71-85.
Silitonga, S. (2024). Efektivitas Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Kasus-Kasus Hukum Keluarga. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4(3), 451-458.
Sopiyan, M., & Khosyi’ah, S. (2022). Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Persamaan Hak Menerima Waris dalam Masalah Kalalah dan Radd. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 5(1), 84-97.
Sulistiani, S. L. (2022). Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia. Sinar Grafika.
Suwarni, N. L. G., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 148-152.
Wati, A. N. (2021). Kajian Hukum Mengenai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata. JURNAL JURISTIC, 1(1), 1-9.
Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya. ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 91-105.