Main Article Content
Abstract
Perbuatan hukum jual beli tanah perlu akta otentik (AJB) sebagai bukti hukum yang sah menurut aturan yang berlaku. Praktiknya, banyak masyarakat melakukan perbuatan hukum jual beli di bawah tangan tanpa akta PPAT, nantinya akan menimbulkan permasalahan bagi pembeli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peralihan hak atas tanah melalui jual beli di bawah tangan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini sifatnya deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dilihat dari hasil dan pembahasan, diketahui untuk peralihan hak melalui jual beli yang dibuat di bawah tangan, apabila menurut adat, maka perbuatan hukum jual beli tanah didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan bersifat terang dan tunai. Jika telah dilakukan secara terang dan tunai maka perbuatan jual beli dianggap sah. Untuk bukti telah terjadi perbuatan hukum jual beli berupa kuitansi maupun surat keterangan telah dilakukan jual beli. Pendaftaran peralihan hak tidak dapat dilakukan apabila tanpa AJB sesuai aturan yang berlaku. Konsekuensi hukumnya berupa perbuatan hukum tetap sah dan mengikat, tidak dapat balik nama sertipikat tanah dan tidak mempunyai kekutan hukum yang kuat serta sempurna terkait alat pembuktian hak kepemilikan apabila timbul sengketa.
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2025 Adinda Dewandani Adinda, Ana Silviana

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

References
- Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(3), 64-80.
- Aditama, P. N. (2017). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli.
- Febiantika, M. (2022). Akibat Hukum Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Ginting, S. (2020). Analisis yuridis terhadap kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang bersertifikat yang dibuat Di bawah tangan (Studi Putusan No. 130/PDT. G/2012/PN. MLG). Ilmu Hukum Prima (IHP), 3(1).
- Hastuti, P. R. D., Hadi, T. S., & Hartiwiningsih, H. (2015). Keabsahan Jual beli hak atas tanah dibawah tangan di desa patihan kecamatan sidoharjo kabupaten sragen (Tinjauan beberapa kasus terkait di Pengadilan negeri di surakarta) (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).
- Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(4), 115-124.
- Masud, Sutarni, N., & Hidayat, M. F. (2022). Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli Di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya. 6(2), 140–152.
- Nur Azizah, Anggraeni Endah Kusumaningrum, & Benny Bambang Irawan Nitinegoro. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan. Jurnal Akta Notaris, 2(1), 84–99. https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.899
- Nurhidayah, D., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Analisis Yuridis Kepastian Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah dalam Jual Beli Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 535/Pdt. G/2018/PN. Smg). UNES Law Review, 6(1), 746-754.
- Patahuddin, M. K. (2023). Pengaturan Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lex Administratum, 11(1).
- Paujiah, S. F. (2023). Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 1458 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah. Jurnal Kebaruan, 1(1), 57-64.
- Pratiwi, I. G. A. A. L., Oleary, N. H., & Ujianti, N. M. P. (2020). Akibat Hukum Jual Beli di Bawah Tangan Atas Tanah Hak Milik di Kabupaten Badung. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(1), 176-180.
- Pulungan, M. T., & Muazzul, M. (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4(2), 60-71.
- Rahmadhani, N. A., & Wahjuningati, E. (2017). Problematika Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Jual Beli di Bawah Tangan Pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 Kota Surabaya. Judiciary : Jurnal Hukum Dan Keadilan, 1(2), 64–86.
- Rajagukguk, J. P., Zuliah, A., & Dewi, A. T. (2021). Akibat Hukum Jual Beli Atas Tanah Dengan Sertifikat Hak Milik Dalam Akta Di Bawah Tangan. Warta Dharmawangsa, 15(2), 200-208.
- Rahma, F. F., & Yuniarlin, P. (2023). Pengesahan Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Melalui Pengadilan Untuk Balik Nama Sertipikat Hak Milik. Unes Law Review, 6(1), 640-649.
- Rahmatiar, Y., Abas, M., & Sanjaya, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 4(6).
- Ramadhani, R. (2022). Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 3(1), 45-50.
- Sakti, S. T. I., & Budhisulistyawati, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan. Jurnal Privat Law, 8(1), 144-150.
- Salsabila, S. (2021). Keabsahan Jual Beli Dibawah Tangan Atas Tanah Milik Oleh Salah Satu Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prosiding Ilmu Hukum Http://Dx. Doi. Org, 10, 24978.
- Satrianingsih, N. N. P. dan A. A. N. W. (2018). Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan *. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(7), 2–3.
- Siregar, T., Marbun, J., & Siregar, S. A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Akta Perjanjian Jual Beli Yang Objeknya Dijadikan Jaminan Di Bank. Jurnal Retentum, 2(2).
- Ummam, K., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Dibawah Tangan Atas Jual Beli Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. The Juris, 7(1), 133-144.
- Velisia, M., & Tanawijaya, H. (2021). Keabsahan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Bawah Tangan Menurut Hukum Pertanahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 376/Pdt.G/2017/Pn.Tng). Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 1582–1605.
- Wijayanti, P., Silviana, A., & Ananingsih, S. W. (2017). Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dan Bangunan Secara Dibawah Tangan Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Nomor 416/Pdt/G/2015/PN. Smg). Diponegoro Law Journal, 6(2), 1-19.
References
Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(3), 64-80.
Aditama, P. N. (2017). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli.
Febiantika, M. (2022). Akibat Hukum Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
Ginting, S. (2020). Analisis yuridis terhadap kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang bersertifikat yang dibuat Di bawah tangan (Studi Putusan No. 130/PDT. G/2012/PN. MLG). Ilmu Hukum Prima (IHP), 3(1).
Hastuti, P. R. D., Hadi, T. S., & Hartiwiningsih, H. (2015). Keabsahan Jual beli hak atas tanah dibawah tangan di desa patihan kecamatan sidoharjo kabupaten sragen (Tinjauan beberapa kasus terkait di Pengadilan negeri di surakarta) (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).
Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(4), 115-124.
Masud, Sutarni, N., & Hidayat, M. F. (2022). Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli Di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya. 6(2), 140–152.
Nur Azizah, Anggraeni Endah Kusumaningrum, & Benny Bambang Irawan Nitinegoro. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan. Jurnal Akta Notaris, 2(1), 84–99. https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.899
Nurhidayah, D., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Analisis Yuridis Kepastian Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah dalam Jual Beli Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 535/Pdt. G/2018/PN. Smg). UNES Law Review, 6(1), 746-754.
Patahuddin, M. K. (2023). Pengaturan Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lex Administratum, 11(1).
Paujiah, S. F. (2023). Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 1458 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah. Jurnal Kebaruan, 1(1), 57-64.
Pratiwi, I. G. A. A. L., Oleary, N. H., & Ujianti, N. M. P. (2020). Akibat Hukum Jual Beli di Bawah Tangan Atas Tanah Hak Milik di Kabupaten Badung. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(1), 176-180.
Pulungan, M. T., & Muazzul, M. (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4(2), 60-71.
Rahmadhani, N. A., & Wahjuningati, E. (2017). Problematika Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Jual Beli di Bawah Tangan Pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 Kota Surabaya. Judiciary : Jurnal Hukum Dan Keadilan, 1(2), 64–86.
Rajagukguk, J. P., Zuliah, A., & Dewi, A. T. (2021). Akibat Hukum Jual Beli Atas Tanah Dengan Sertifikat Hak Milik Dalam Akta Di Bawah Tangan. Warta Dharmawangsa, 15(2), 200-208.
Rahma, F. F., & Yuniarlin, P. (2023). Pengesahan Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Melalui Pengadilan Untuk Balik Nama Sertipikat Hak Milik. Unes Law Review, 6(1), 640-649.
Rahmatiar, Y., Abas, M., & Sanjaya, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 4(6).
Ramadhani, R. (2022). Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 3(1), 45-50.
Sakti, S. T. I., & Budhisulistyawati, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan. Jurnal Privat Law, 8(1), 144-150.
Salsabila, S. (2021). Keabsahan Jual Beli Dibawah Tangan Atas Tanah Milik Oleh Salah Satu Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prosiding Ilmu Hukum Http://Dx. Doi. Org, 10, 24978.
Satrianingsih, N. N. P. dan A. A. N. W. (2018). Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan *. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(7), 2–3.
Siregar, T., Marbun, J., & Siregar, S. A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Akta Perjanjian Jual Beli Yang Objeknya Dijadikan Jaminan Di Bank. Jurnal Retentum, 2(2).
Ummam, K., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Dibawah Tangan Atas Jual Beli Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. The Juris, 7(1), 133-144.
Velisia, M., & Tanawijaya, H. (2021). Keabsahan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Bawah Tangan Menurut Hukum Pertanahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 376/Pdt.G/2017/Pn.Tng). Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 1582–1605.
Wijayanti, P., Silviana, A., & Ananingsih, S. W. (2017). Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dan Bangunan Secara Dibawah Tangan Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Nomor 416/Pdt/G/2015/PN. Smg). Diponegoro Law Journal, 6(2), 1-19.