Main Article Content

Abstract

Balai Diklat Industri Padang (BDIP) adalah pusat pendidikan dan pelatihan industri Kementerian Perindustrian, sebagai center of excellence dengan pelatihan vokasi industri dengan sistem 3 in 1 dituntut memiliki tingkat kematangan sistem manajemen kinerja yang baik. Model penilaian kematangan organisasi pemerintah yang sudah ada hanya melakukan penelitian yang terintegrasi kepada teknologi informasi, tidak meninjau sistem manajemen kinerja organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode grounded theory. Model konseptual dirancang dari berbagai literatur tentang tingkat kematangan yang berisi variabel dan sub variabel penentuan kematangan dan skala penilaian. Pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menghasilkan model kematangan yang digunakan untuk penilaian tingkat kematangan sistem manajemen kinerja di BDIP. Faktor yang diukur adalah struktur organisasi, tugas dan fungsi, budaya, e- office, keterbukaan informasi publik, dan SOP kegiatan utama, sistem informasi kepegawaian, perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, kinerja pegawai, kinerja organisasi, penegakan aturan disiplin/ kode etik prilaku, manajemen resiko, manajemen informasi, perencanaan kegiatan, dan sarana prasarana. Hasil penelitian menunjukan tingkat kematangan sistem manajemen kinerja BDIP berada pada level 2 (managed) yang artinya organisasi mampu mendefinisikan kinerja dengan baik namun strategi pencapaian kinerja belum relevan dan masih sebatas pemenuhan.

Keywords

Sistem Manajemen Kinerja Metode Grounded Theory Level Kematangan

Article Details

How to Cite
Williya, A., Hasan, A., & Henmaidi, H. (2022). Perancangan Model Tingkat Kematangan (Maturity Level) Sistem Manajemen Kinerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Industri: Studi Kasus: Balai Diklat Industri Padang Kementerian Perindustrian. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 8(3), 785–795. https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i3.2442

References

  1. BDIP. (2020). Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Padang tahun 2020 (B. D. I. Padang (ed.); 1st ed., Vol. 1, Issue 1). Balai Diklat Industri Padang.
  2. Renstra BDIP 2020-2024, Pub. L. No. Renstra BDIP 2020-2024, 1 (2020).
  3. BDIP. (2021). Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sakip Pada BDI Padang. Padang: Balai Diklat Industri Padang.
  4. Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo). Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, 23(1), 16–24. https://doi.org/10.33299/jpkop.23.1.1758
  5. Irwan Fathurrochman. (2017). Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Asn) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Curup Melalui Metode Pendidikan Dan Pelatihan. Manajer Pendidikan, 11(21), 120–129.
  6. Kemenkumham RI. (2019). Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi & Birokrasi Bersih Dan Meyalani. In Kemenkumham RI (Ed.), Kemenkumham RI (1st ed., Vol. 1, Issue 1). Kemenkumham RI.
  7. Kemenperin. (2021). Keputusan Menteri Perindustrian No. 1009 tahun 2021. In Kementrian Perindustrian. Kementerian perindustrian. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
  8. LKPP. (2015). Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi ULP. In Direktorat Pengembangan Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Vol. 7, Issue 1). https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
  9. LKPP. (2017). Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi ULP.Jakarta: LKPP.
  10. Oni, A., Okunoye, A., & Mbarika, V. (2016). Evaluation of E-Government Implementation: The Case of State Government Websites in Nigeria. The Electronic Journal of E-Government, 14(1), 48–59. www.ejeg.com%0A
  11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara. (2018). Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2018. Peraturan Kepala LAN.
  12. Product Development Team, C. (2000). CMMI for Systems Engineering/Software Engineering, Version 1.02, Staged Representation (CMMI-SE/SW, V1.02, Staged). http://www.sei.cmu.edu/publications/pubweb.html
  13. Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian. (2015). Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Republik Indonesia (Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian (ed.); 1st ed., Vol. 1). Kementerian perindustrian. www.kemenperin.go.id
  14. Saleem, S. (2011). Do effective risk management affect organizational performance. European Journal of Business and Management Www.Iiste.Org ISSN, 3(3), 258–267. www.iiste.org
  15. Sherwani, K. H. (2014). Development of Performance Management Concept in Higher Education Context. International Journal of Social Sciences & Educaitonal Studies, 1(2), 46–5471.
  16. Wulansari, A. (2016). Pengembangan Model Penilaian Kematangan Citizen Relationship Management (CiRM) Oriented E-government [Institut Teknologi Sepuluh Nopember]. http://repository.its.ac.id/62383/