Article Sidebar
Downloads
Main Article Content
Abstract
Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan aparatur desa dalam menjalankan fungsinya sebagai eksekutor pengambil keputusan dan pemberi pelayanan bagi kepentingan kesejahteraan desa, di Desa Galanti, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan depth interview, observasi dan dokumentasi. Studi ini menunjukkan bahwa Aparatur Pemerintah Desa telah menjalankan peranannya dengan baik yang mana baik kepala desa maupun BPD berupaya memberikan dukungan yang terbaik kepada masyarakat desa di berbagai bidang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang telah ditentukan. Aparatur Pemerintah Desa memberikan pelayanan seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, menghubungi dan mendatangkan pelayanan pertanian dan kesehatan sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi warganya.
Keywords
Article Details
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
References
- Astuti, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kab. Madiun). Public Knowledge Project (PKP), 1(2).
- Dauwole, E., Kaawoan, J., & Sendow, Y. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan. Eksekutif (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan), 2(2).
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Usaha Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. Jurnal Ilmu Hukum (PJIH), 4(3).
- Sadu Wasistiono, M., & Tahir, M. I. (2007). Prospek Pengembangan Desa. Fokus Media.
- Soekanto, S. (2003). Sosiologi Suatu Pengantar. Persada.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif & RND. Alfabeta.
- Sunindhi, Y. W. (1996). Praktek Penyelengaraan Pemerintah di Daerah. Rineka Cipta.
- Surjadi, A. (1995). Pembangunan Masyarakat Desa. Mandar Maju.
- Wijayanto, D. E. (2017). Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. Jurnal Independent, 2(1).
References
Astuti, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kab. Madiun). Public Knowledge Project (PKP), 1(2).
Dauwole, E., Kaawoan, J., & Sendow, Y. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan. Eksekutif (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan), 2(2).
Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Usaha Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. Jurnal Ilmu Hukum (PJIH), 4(3).
Sadu Wasistiono, M., & Tahir, M. I. (2007). Prospek Pengembangan Desa. Fokus Media.
Soekanto, S. (2003). Sosiologi Suatu Pengantar. Persada.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif & RND. Alfabeta.
Sunindhi, Y. W. (1996). Praktek Penyelengaraan Pemerintah di Daerah. Rineka Cipta.
Surjadi, A. (1995). Pembangunan Masyarakat Desa. Mandar Maju.
Wijayanto, D. E. (2017). Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. Jurnal Independent, 2(1).