SINERGI BIROKRASI, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PADA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BUTON

ANWAR SADAT

Abstract


Dalam konteks otonomi daerah, harapannya menjadi sarana terjadinya sinergi birokrasi,
Swasta dan Masyarakat dalam Proses Formulasi Kebijakan Perencanaan pada Bappeda
dan Penanaman Modal Kabupaten Buton. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji proses
formulasi kebijakan perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Buton dan peran para stakeholders dalam proses formulasi kebijakan
perencanaan pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Buton.
Penelitian ini menjelaskan bahwa Perencanaan menjadi katalisator pembangunan
daerah yang didukung oleh masyarakat setempat, masyarakat memahami tentang
kebijakan pemerintah dan dapat memperhitungkan kemampuannya dalam mendukung
pembangunan daerah. Pola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam era
otonomi daerah tujuan mempromosikan good governance pada tingkat pemerintah
daerah, melalui partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Sampai
sekarang belum terungkap bagaimana peran para stakeholders dalam proses perumusan
kebijakan publik di Kabupaten Buton, disamping dapat berpengaruh terhadap sinergi
para stakeholders dalam proses perumusan kebijakan pada Bappeda dan Penanaman
Modal di kabupaten Buton.


Full Text:

PDF

References


Abdul Wahab, Solichin, 2001, Analisis

Kebijaksanaan : Dari Formulasi

Ke ImplementasiKebijaksanaan

Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Agus Dwiyanto, 2004, Manajemen Untuk

Pembangunan Negara

Berkembang, LP3ES, Jakarta.

Alavi, Hamza, The State in Post-Colonial

Societies :Pakistan and Banglades,

New Left Review, No. 74, Juli-

Agustus 1972.

Ancok, Djamaludin, 2007, Teknik

Penyusunan Skala Pengukur,

Pusat Penelitian Kependudukan

UGM, Yogyakarta

Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur

Penelitian Suatu Pendekatan

Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

Arsyad, Lincolin, 2009, Ekonomi

Pembangunan, Edisi Ketiga,

YKPN Yogyakarta

Barkley, George E., 1978, The Craft Of

Public Administration, Allin and

Bacon, Inc.

Djiwandono, Soedjati, 2004, Kekuatan

dan Keterbatasan Pendekatan

yang Berpusat pada Negara

(State Centered)”, Jurnal Ilmu

Politik Nomor 6.

Dunn, William, N, 1999, Pengantar

Analisis Kebijakan Publik, Gadjah

Mada University Press,

Yogyakarta.

Dye, Thomas R., 1992, Understanding

Public Policy (Seventh Edition),

Prentice Hall, Englewood Cliffs,

New Jersey 07632.

Fatah, Eef Saefullah, 2001,

Memberdayakan Islam dalam

Politik, dalam Buku Otonomi

Daerah Perspektif Teoritis dan

Praktis, BIGRAF Publishing

bekerjasama UMM, Yogyakarta.

Gafar, Affan, (2000), Politik Indonesia

Transisi Menuju Demokrasi,

Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Giddens, Anthony, 1990, The

Consequences of Modernity,

Stanford, California : Stanford

University Press.

Keban, Yeremias T., 2000, Good

Governance dan Capacity Building

sebagai Indikator Utama dan

Fokus Penilaian Kinerja

Pemerintahan, dalam

JurnalPerencanaan

Pembangunan, Jakarta.

Huntington, Samuel P., 1991, The Third

Wave, Democratization in the

Late Twentieth Century,

Oklahoma University Press,

Norman, Oklahoma.

Lembaga Administrasi Negara, 2000,

Akuntabilitas dan Good

Governance, Modul Sosialisasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP),

Jakarta.

Maskun, Sumitro, 2001, Aspek

Perencanaan Dalam Otonomi

Daerah, dalam Buku Otonomi

Daerah Peluang dan Tantangan,

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Mc. Gregor, 1966, Ledership and

Motivation, MIT Press,

Cambridge, Mass.

Moleong, Lexy J., 2005, Metodologi

Penelitian Kualitatif, Remaja

Karya, Bandung.

Pamudji, Sapari, 1984, Pelaksanaan Azas

Desentralisasi dan Otonomi

Daerah di Dalam Sistem

Administrasi Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Pidato

Pengukuhan Sebagai Guru Besar

Tetap Dalam Ilmu Administrasi

Negara pada Institut Ilmu

Pemerintahan, Departemen

Dalam Negeri, Di Jakarta 15

Februari 1984.

Pide, Andi Mustari, 1997, Otonomi

Daerah dan Kepala Daerah

Memasuki Abad XXI, Gaya Media

Pratama, Jakarta.

Rahardjo, M. Dawam, 1984,

Transformation of The State in the

Context of Transnationalization,

Prisma, The Indonesian

Indicator.

Rasyid, Ryaas, 2007, Makna

Pemerintahan : Tinjauan dari segi

Etika dan Kepemimpinan, P.T.

Yarsif Watampone, Jakarta.

Redjo, Samugyo Ibnu, 2001, Reposisi

Birokrasi dalam Pelaksanaan

Otonomi Daerah: Demokrasi dan

Model, dalam Buku Otonomi

Daerah Perspektif Teoritis dan

Praktis, BIGRAF Publishing

bekerjasama UMM, Yogyakarta.

Rondinelli, 2003, Development Projects

As Policy Experiment : An

Adaptive Approach to

Development Administration,

Mathuen, London.

Said, M. Mas’ud, 2001, Konstruksi

Negara Demokrasi : Implementasi

Keadilan dan Kesejahteraan

Bersama sebagai Usaha

Demokratisasi, dalam Buku

Otonomi Daerah Perspektif

Teoritis dan Praktis, BIGRAF

Publishing bekerjasama UMM,

Yogyakarta.

Santoso, 2003, Teori Birokrasi dan

Globalisasi. Yogyakarta: Insist

Press, 2001

Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian,

, Metode Penelitian Survay,

Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta.

Sosialismanto, Duto, 2001, Hegemoni

Negara, Ekonomi Politik

Pedesaan, Lapera Pustaka Utama,

Yogyakarta.

Sugiyono, 2001, Metode Penelitian

Administrasi, Alfabeta, Bandung.

Surakhmad, Winarno, 2005, Dasar dan

Teknik Research, CV. Tarsito,

Bandung

Suseno, Frans Magnis, 2008, Etika

Politik, Prinsip-prinsip Moral

Dasar dan Kenegaraan Modern,

Gramedia, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2007,

Pengantar Administrasi

Pembanguan, LP3ES, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2003,

Perencanaan Pembangunan,

Gunung Agung, Jakarta.

Thoha, Miftah, 2000, Peranan

Administrasi Publik dalam

Mewujudkan Tata

Kepemerintahan yang Baik,

Disampaikan pada Pembukaan

Kuliah Program Pasca Sarjana,

UGM, Yogyakarta.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady

Akbar, 2001, Metodologi

Penelitian Sosial, Bumi Aksara,

Jakarta

Utomo, Warsito, 2007, Sesi-sesi Kuliah

Reformasi Administrasi, Magister

Administrasi Publik UGM,

Yogyakarta

Widodo, Joko, 2001, Good Governance :

Telaah dari Dimensi Akuntabilitas

dan Kontrol Birokrasi pada Era

Desentralisasi dan Otonomi

Daerah, Insan Cendekia,

Surabaya.

Winarno, Budi, 2009, Teori

Kebijaksanaan Publik, Pusat

Antar Universitas- Studi Sosial

UGM, Yogyakarta.

Republik Indonesia, 2004, “Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah”,

Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.